PENDAPATAN NASIONAL dan KESEIMBANGAN EXTERNAL

A.   PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

        Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar

B.   KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

·         PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

·         PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

             Rumus GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

·         NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

             Rumus : NNP = GNP – Penyusutan

·         NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

             Rumus :NNI = NNP – Pajak tidak langsung

·         PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

             Rumus : PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan

                                 social +  Pajak perseorangan )

·         DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

            Rumus :DI = PI – Pajak langsung

C.   METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

   Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional

Tujuan mempelajari pendapatan nasional :

·         Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara

·       Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun

·         Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

Manfaat mempelajari pendapatan nasional:

·         Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara

·     Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi

·         Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara

·         Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

Faktor yang Mempengaruhi pendapatan nasional :

- Permintaan dan penawaran agregat

- Konsumsi dan tabungan

- Investasi

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

- Pendekatan pendapatan : Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan(rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = R + W + I + P
R = rent = sewa
W = wage = upah/gaji
I = interest = bunga modal
P = profit = laba

- Pendekatan produksi : Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu

 Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n
P = harga
Q = kuantitas

- Pendekatan Pengeluaran : Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X-M)
C = konsumsi masyarakat
I = investasi
G = pengeluaran pemerintah
X = ekspor
M = impor

Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.
1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
Pengertian Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping system), yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit.
Transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta. arus masuk valuta adalah transaksi-transaksi yang mendatangkan valuta asing, yang merupakan suatu peningkatan daya beli eksternal atau sumber dana. Sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta. Arus keluar valuta adalah transaksi-transaksi pengeluaran yang membutuhkan valuta asing, yang merupakan suatu penurunan daya beli eksternal atau penggunaan dana.
Tiap-tiap credit entry (bertanda positif) harus diseimbangkan (balanced) dengan debit entry (bertanda negatif) yang sama. Kedua entries tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal nasional (dari mana kita memperoleh danadana/ daya beli, dan bagaimana kita mengunakannya). Jadi, total kredit dan debit dari neraca pembayaran suatu negara akan sama secara agregat; namun, dari komponen-komponen neraca pembayaran, mungkin terdapat surplus dan defisit.
Contoh 1.1 : Suatu perusahaan RI meminjam Poundsterling Inggris. Jelas, pinjaman ini merupakan peningkatan hutang penduduk/perusahaan RI pada pihak luar negeri (Inggris).
Pinjaman ini merupakan suatu credit entry pada neraca pembayaran. Debit entry yang sama akan diklasifikasikan sebagai suatu peningkatan dalam kepemilikan aset financial luar negeri, yaitu rekening bank debitor RI (yang didenominasi) dalam sterling merupakan suatu aset.
Memiliki aset dalam valuta asing sama seperti memberikan pinjaman jangka pendek kepada negara lain.
Komponen Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori yaitu; transaksi berjalan (current account), neraca modal (capital account), dan cadangan devisa negara (official reserves account)
1. Transaksi berjalan (current account).
Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek (mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa), yang meliputi :
a. ekspor dan impor barang-barang dan jasa ekspor barang-barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit
b. net investment income tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena merepresentasikan pembayaran untuk penggunaan modal.
c. net transfer (transfer unilateral)
meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukan merupakan perdagangan barang dan jasa. Atau dengan kata lain transaknsi berjalan merangkum aliran dana antara satu Negara tertentu dengan seluruh negara lain sebagai akibat dari pembelian barang-barang atau jasa, provisi income atas aset finansial, atau transfer unilateral (misalnya bantuan bantuan antar pemerintah dan antar pihak swasta). Transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan intenasional yang luas. Defisit transaksi berjalan menjelaskan arus dana yang keluar suatu negara lebih besar dari dana-dana yang diterimanya.
Komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan dan neraca barang dan jasa.
Transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca Perdagangan secara sederhana merupakan selisih/perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan.
Sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Sedangkan Neraca Jasa adalah neraca perdagangan ditambah jumlah pembayaran bunga kepada para investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi di luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksitransaksi ekonomi lainnya.
2. Neraca Modal (Capital Account)
Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang (seperti saham, obligasi dan real estate) suatu negara, Yang meliputi : a. Arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena suatu Negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai.
a. Arus modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu Negara membeli asset berharga dari pihak asing (luar negeri).
b. Transaksi-transaksi neraca modal diklasifikasi sebagai investasi portfolio, langsung atau jangka pendek.
Untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing, dengan demikian arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Nilai valuta asing ditentukan oleh demand valas untuk membeli barang-barang dan jasa dan demand terhadap valas untuk membeli aset. Neraca Modal adalah ukuran investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi dalam sekuritas.
3. Cadangan Devisa Negara (Official Reserves Account)
Mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi neraca berjalan dan meraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih (netting) dari cadangan aset dan cadangan hutang. Cadangan devisa terdiri dari :
a) Cadangan internasional yang terdiri dari emas dan aset luar negeri yang dapat diperdagangkan.
b) Peningkatan dalam tiap aset tercatat sebagai debit
c) Penurunan cadangan aset tercatat sebagai kredit
Ukuran-ukuran Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran dapat disusun dengan mengkombinasi pos-pos neraca pembayaran
berikut :
1. Basic balance focus pada transaksi-transaksi yang dianggap penting bagi kesehatan ekonomis valuta. Basic balance menyeimbangkan neraca berjalan dan arus modal jangka panjang, namun tidak mengikutsertakan arus modal jangka pendek, seperti deposito deposito bank yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor temporer; kebijakan moneter jangka pendek, perubahan-perubahan dalam suku bunga dan antisipasi-antisipasi fluktuasi valuta. Basic balance menekankan trend jangka waktu yang lebih panjang pada neraca pembayaran.
2. Net liquidity balance (neraca likuiditas neto) atau neraca keseluruhan meliputi basic balance ditambah arus modal jangka pendek tidak likuid pihak swasta dan error and omission. Neraca Keseluruhan mengukur perubahan pinjaman pihak swasta domestik atau pinjaman pihak swasta domestik ke luar negeri yang dibutuhkan untuk mempertahankan pembayaran dalam posisi equilibrium tanpa menyesuaikan cadangan devisa. Arus modal swasta jangka pendek tidak likuid dan error and omission tercatat dalam neraca, sementara aset dan hutang likuid tidak dicatat (dikeluarkan).
3. Neraca transaksi cadangan devisa menunjukkan penyesuaian cadangan devisa yang akan dibuat untuk mencapai equilibrium neraca. Karena neraca pembayaran harus diseimbangkan, tiap perbedaan yang tidak dapat ditelusuri atas transaksi-transaksi tertentu dicatat dalam statistical discrepancy (selisih yang belum dapat diperhitungkan).

PENGELUARAN NEGARA

Pengeluaran Negara
A. Pengertian Pengeluaran Negara
Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat :
1) “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupkun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi.
a) Exhaustive expenditure : mengalihkan factor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
b) Exhaustic Expenditures : merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri.
2) “Transfer“ yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan social, kepada perusahaan-perusahaan sebagai individu atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants).
a) Transfer Payment : menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit- unit yang ekonomi yang laindan membiarkan yang terakhir inimenentukan pengguna dari uang tersebut.

B. Teori Pengeluaran Negara
1. Musgrave dan Rostow
Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.
2. Wagner
Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll.
3. Peacock dan Wiseman
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.
Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.
Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.
Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang
C. Macam-macam Pengeluaran Negara
1. Menurut Organisasi
a. Pemerintah Pusat
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk BelanjaØ
– Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
– Dana yang dialokasikan ke Daerah
• Dana Perimbangan
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
 Pengeluaran untuk PembiayaanØ
– Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
– Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
– Pembiayaan lain-lain

b. Pemerintah Propinsi
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk BelanjaØ
– Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
– Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• Belanja tak tersangka
 Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dariØ
– Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
– Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
– Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
– Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
– Pembayaran Pokok Pinjaman
– Penyertaan modal pemerintah
– Belanja investasi Permanen
– Pemberian pinjaman jangka panjang

c. Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk BelanjaØ
– Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
– Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
– Belanja tak tersangka
 Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dariØ
– Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan
– Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan
– Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan
– Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
– Pembayaran Pokok Pinjaman
– Penyertaan modal pemerintah
– Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya
D. Prinsip Pokok dalam Pengeluaran Pemerintah
a. Asas moralita
Asas moralita menyangkut bahwa pengeluaran negara haruslah berprinsip pada nilai—nilai moral kemasyarakatan. Apa yang disusun (direncanakan) dan mekanisme yang dijalankan haruslah berdasarkan nilai-nilai moralitas masyarakat.
b. Asas nasionalita
Asas nasionalita terkait bahwa nilai nasionalisme(kebangsaan) menjadi ruh yang terus menjiwai setiap aktivitas(proses) penyusunan anggaran tersebut, termasuk apa yang menjadi tujuan dari setiap pengeluaran yang di rencanakan tersebut adalah demi terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Asas kerakyatan (demokrasi)
Bahwa kesejaheraan rakyat indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang hal ini dilakukan melalui mekanisme dan nilai-nilai demokrasi
d. Asas rasionalita
Apa yang terjadi di lapangan (kehidupan masyarakat sesungguhnya) dan juga apa yang menjadi keterbutuhan masyarakat harus menjadi landasan atau acuan untuk memutuskan apa yang akan di ambil sebagai pilihan. Hal ini-pun bertujuan agar pengeluaran benar-benar bisa efektif dan efisien (produktif)
e. Asas fungsionalita (teologi)
Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun anggaran pengeluaran. Dana tersebut akan bisa menghasilkan apa dan dapat d gunakan untuk apa, selain itu aspek teologis bagi bangsa kita yang merupakan bangsa yang beragama tentu menjadi aspek penting yang juga tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Sisi spiritualitas penting untuk menjadi nilai/ukuran kemanfaatan sesuatu hal.
f. Asas perkembangan
Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting, yang memang tentu saja mejadi tujuan dari banyak negara untuk terus meningkatakan pertumbuahan ekonominya.
g. Asas keseimbangan dan keadilan
Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran tentu faktor keadilan pada semua pihak dan juga masalah keseimbangan (keproporsionalan) menjadi titik tekan terrcapainya suatu kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat
E. Pengeluaran Negara dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain
a. Sektor produksi
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.
b. Sektor distribusi
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.
c. Sektor konsumsi masyarakat
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun
d. Sektor keseimbangan perekonomian
Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.
F. Sebab-sebab pengeluaran pemerintah selalu meningkat
a. Adanya perang
Sekali pengeluarn-pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut sudah selesai. Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, dimana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.
b. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat
Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang-barang maupun jasa-jasa akan meningkat. Banyak barang-barang dan jasa-jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.
c. Adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi
Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan.
d. Perkembangan demokrasi
Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat dan sebagainya.
e. Semakin berkembangnya peranan pemerintah itu sendiri justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.
f. Untuk negara sedang berkembang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencolok kerena pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi.
g. Timbulnya program kesejahteraan masyarakat, seperti program Panti Asuhan, Rumah Jompo, dan sebagainya.
.
G. Pengeluaran Negara Republik Indonesia
Secara umum, Indonesia termasuk negara berkembang, terutama jika dilihat dari sudut pandang kemampuan ekonomi masyarakat. Sebagai parameter, pendapatan perkapita Indonesia (USD 1.604) masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN (USD 1.890) pada tahun 2007. Namun ini bukan berarti secara mutlak bahwa Indonesia, dari sudut pandang teori pengeluaran, dipastikan berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.
Teori pengeluaran negara Musgrave dan Rostow lebih menekankan pada proporsi belanja suatu negara dalam memandang perkembangan ekonomi. Tahap perkembangan ekonomi lebih dinilai dari pertanyaan apa saja sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan belanja pemerintah. Dari situ akan terlihat perbedaan arah pembangunan sebuah negara. Negara pada tahap awal perkembangan, karena masih minim infrastruktur, tentu akan lebih menekankan anggaran negara untuk investasi modal yang lebih bersifat starting development, seperti pembangunan gedung perkantoran daerah, gedung pendidikan, pasar, jalan umum, maupun gedung pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat masih bergantung pada peran sentral pemerintah dalam lalu lintas pemenuhan kebutuhan dan peran swasta masih belum begitu dirasakan. Hal ini bisa berarti sektor swasta masih memulai investasi atau sudah relatif lama berdiri namun belum berkembang sehingga belum dominan dalam sistem perekonomian.
Pada tahap lanjut ekonomi, dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow bahwa pengeluaran negara lebih bersifat meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan meningkatkan standar pendidikan menuju ruang lingkup yang lebih luas, seperti Sekolah Bertaraf Internasional. Muncul juga kebutuhan baru akan adanya program perawatan lingkungan maupun penyediaan sarana rekreasi masyarakat. Yang jelas, pemerintah tidak lagi memfokuskan anggaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan prasarana. Adapun kebijakan yang menyinggung fasilitas pemerintah lebih bersifat memperbaharui dan memelihara.
Indonesia memiliki wilayah negara yang amat luas. Tidak mudah mengklasifikasikan Indonesia termasuk negara dalam tahap awal perkembangan ekonomi, tahap menengah, atau tahap lanjut pembangunan ekonomi. Ini disebabkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan di masing-masing wilayah. Ini juga menyangkut tingkat kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak adil jika Pulau Jawa dijadikan standar kemajuan negara dengan alasan disitu berdiri Ibukota Negara Indonesia atau terpadat penduduknya. Tapi terlalu naif juga jika kemajuan Indonesia diukur dari perkembangan Pulau Papua. Jika kita jadikan kebijakan pemerintah di Pulau Jawa sebagai acuan, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara pada tahap lanjut pembangunan ekonomi. Namun sebaliknya yang akan terjadi jika kita menggunakan pulau-pulau yang berada di ujung nusantara, seperti pulau Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara sebaga tolak ukur. Pada wilayah tersebut, pembangunan masih sangat minim sehingga bisa dikategorikan bahwa negara masih berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.
Namun sebagai standar, perkembangan ekonomi sebuah negara lebih tepat jika dinilai dari kebijakan pemerintah pusat yang merupakan kebijakan umum suatu negara. Di Indonesia, pengeluaran negara secara konstitusional tercermin dalam APBN dan APBD.

Prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah.
Adam Smith mengemukakan prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah yang disebut dengan Canon or Government Expenditure. Prinsip atau asas pengeluaran pemerintah tersebut adalah :
1. asas moralita, yaitu pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa yaitu agama.
2. asas nasionalita, dimana pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional.
3. asas kerakyatan, yaitu pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
4. Asas fungsionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan
5. Asas rasionalita, yaitu pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran.
6. Asasa perkembangan dimana pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia
7. Asas keseimbangan dan keadilan, yaitu harus ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian.
Prinsip yang membatasi pengeluaran pemerintah jika dilihat dari kemampuan negara dalam mendapatkan penerimaan negara, yaitu :
1. Pay as you go principle, artinya setiap pengeluaran pemerintah dibatasi oleh kemampuan untuk pembiayaannya yang berasal dari penerimaan rutin dan pembangunan
2. Take rate limitation, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah harus dilihat dari penerimaan negara yang didapat dari sumber pajak
3. Debt rate limitation, dimana pengeluaran pemerintah dibatasi oleh jumlah penerimaan yang diterima oleh pemerintah
Dari aspek yang diharapkan maka pengeluaran pemerintah harus berprinsip:
1. Liquidity, yaitu pengeluaran pemerintah diharapkan di masa mendatang akan memberikan hasil, yang nantinya dapat membiayai negara dalam rangka kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Productive, bahwa pengeluaran pemerintah bersifat produktif dalam arti terus menghasilkan terus-menerus
3. Reproductive, bahwa pengeluaran pemerintah di masa mendatang akan memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga mengurangi beban pemerintah untuk pengeluarannya. Contoh, untuk pengeluaran pendidikan yang terus mendapatkan subsidi pada tahap awal pelaksanaannya, namun di masa mendatang dapat mandiri dan berperan nyata dalam pembangunan.
Dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, maka pengeluaran pemerintah harus memenuhi prinsip;
1. Economizing Principle yang berarti pengeluaran pemerintah hendaknya dilakukan seekonomis mungkin, sehingga pengerahan dana yang dikeluarkan tepat pda sasarannya.
2. Better Selection of Alternative Principle, dimana setiap pengeluaran pemerintah hendaknya berupa hasil dari keputusan yang didasarkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang diajukan.
3. More Performance Eat Money Expensed, yang berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah diharapkan meningkatkan pertambahan penghasilan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan perekonomian negara.
Klasifikasi pengeluaran negara
1. Routine Actual and Development Expenditure. Pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/ belanja pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai (gaji, upah, tunjangan). Barang-barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehari-hari, belanja pemerliharaan\fasilitas umum milik negara, belanja transport bagi keperluan kegiatan pemerintah seperti kendaraan, tiket, bensin dll. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non fisik.
2. Current Expenditure and Capital Expenditure. Current expenditure hampir sama dengan belanja rutin yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari termasuk belanja pegawai, sedangkan Capital Expenditure yaitu rencana biaya untuk pembelian kapital tetap, seperti pembangunan gedung.
3. Obligatory and Optional Expenditure. Obligatory expenditure adalah pengeluaran wajib dan harus sifatnya untuk dilakukan agar efektifitas pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, termasuk belanja rutin sedangkan Optional expenditure adalah pengeluaran apabila keadaan memerlukan dapat tidak dilaksanakan (variable expenditure)
4. Real and Transfer Expenditure. Real expenditure adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa sedangkan transfer expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa.
5. Consolidated and Unconsolidated Expenditure. Consolidated expenditure diartikan sebagai pengeluaran yang sudah terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu, sedangkan unconsolidated expenditure adalah pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR, misalnya peningkatan anggaran.
6. Liquidated and Cash Expenditure. Liquidated expenditure adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui DPR, sedangkan Cash expenditure yaitu pengeluran yang sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran konkrit.
Teori pengeluaran pemerintah
1. Teori Adolf Wagner. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni a. meningkatnya funsgi pertahanan keamanan dan ketertiban, b) meingkatnya funsi kesejahteraan, c) meningkatnyaa fungsi perbankan dan d) meningkatnya fungsi pembangunan
2. Teori Peacock – Wiseman. Merupakan argumentasi dari teori Adolf Wagner, sekaligus memperbaikinya. dengan ditemukannya kelemahan teori Wagner yaitu a) teori Wagner didasarkan atas teori kenegaraan, b) tidak memperhatikan pengaruh perang terhadap pengeluaran pemerintah dan c) lebih menekankan jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu teori Peacock – Wiseman lebih menekankan pada pola waktu, perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat continuous growth, melainkan seperti tangga rumah (step like). Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena displacement effect, inspection effect dan concentration effect.
3. Teori batas kritis Colin Clark. Dalam teorinya, dikatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun angara belanja pemerintah tetap seimbang. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.